twitter

Magister Hukum UMA Gelar Kuliah Umum

01 Jun 2016 - 110 View
Share

InfoUMA - Staf Menko Polhukam Bidang Keda­ulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksa­ma­na Muda TNI Dr Surya Wi­ranto SH MH menginggat ba­nyak ga­ngguan kea­manan di laut Indonesia.

Gangguan itu  seperti pe­rom­pakan dan pembajakan, human trafficking, smuggling migrants, traficking fire arms, ter­orisme maritim, perusakan atau pence­maran lingkungan laut.

Hal itu disampaikan Dr Surya Wi­ranto pada acara ku­liah umum yang diikuti  mahasiswa Magister Hukum Universitas Medan Area (UMA), baru-baru ini.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk me­ngantisipasi gang­guan  di laut tersebut, dilaku­kan penegakan hukum dengan  pe­nindakan setelah terjadinya Garkum (pre­ventif dan refresif) Tujuannya untuk men­capai dan menciptakan ketertiban, keama­nan, dan ketentraman

 Untuk menegakan hukum itu katanya membutuhkan apa­rat penegak hukum (criminal justice sistem) yang me­liputi aparat kepolisian, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Penegakan hu­kum itu melalui proses penyelidikan, pe­nyidikan, pe­nangkapan, penahanan, pe­nuntutan, persidangan.  Kom­ponen sistem peradilan pidana  tersebut harus bekerja sama dalam penegakan hukum illegal fishing.

Kerjasama aparat penegak hukum da­lam sistem per­adilan pidana penting dila­ku­kan.

Dr Surya juga me­ngatakan  instansi yang ber­wenang dalam pene­gakan hukum terhadap tindak pidana di laut itu  di an­taranya TNI AL, Kementerian Ke­lautan dn Perikanan  (PPNS Perikanan), Kemen­terian Hukum dan HAM (PPNS Imigrasi), Kementerian Keuangan (PPNS Bea &Cukai ),  Kepolisian Ne­gara RI, Kemen­terian Pendidikan Nasional, Kementerian Kehutanan (PPNS Kehutanan), Kemen­terian Perhubungan (PPNS Perhubungan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (PPNS LH), Bakamla.

Terkait dengan Illegal fishing yang terjadi di perairan laut NKRI, katanya  aturan hukum yang terkait di antaranya UU No. 45 tahun 2002 tentang Perikanan  (perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Per­ikanan, UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Ketua Program MH UMA Dr Marlina SH MHum mengatakan kuliah umum yang disam­pai­kan sangat penting dan tepat di­berikan kepada mahasiswa magister hu­kum UMA  Karena, ungkapnya  maha­­siswa UMA terdiri dari berbagai kompo­nen di an­taranya polisi, jaksa, hakim, lapas, advokat,  akademisi, pengusaha, imigrasi, sangat besar peranannya dalam pe­negakan hukum.

Dia juga menegaskan kegiatan kualiah umum dan perkuliah di dalam kelas akan terus ditingkatkan dengan menghadirkan para ahli dalam bidang akademis dan praktisi.

Magister Hukum UMA, tambahnya kuliah umum ini juga untuk meningkatan wawasan akademis maha­siswa dalam bi­dang kelautan khususnya masalah illegal fishing di perairan laut Indonesia. Dengan demikian maha­siswa MH UMA lebih ak­tif, inovatif dan profesional dalam men­jalankan tugasnya

 

uma

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI, Medan 20223 Telepon : (061) 7360168, 7366878, 7364348 Fax : (061) 7368012

CALL CENTER : 0822-6777-1313, 0822-6777-1314, 0813-7095-7775

Email : univ_medanarea@uma.ac.id

Kampus II : Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112 Telepon : (061) 8225602, 8201994 Fax : (061) 8226331 HP : 0811 607 259

© 2019 PDAI - Universitas Medan Area Facebook Twitter Instagram Youtube